GRESIK, iKabar.id – Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Komisi III DPRD Gresik menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp77 miliar untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan Jalan Poros Desa (JPD).
Anggaran tersebut diproyeksikan untuk menangani antara 24 hingga 30 titik jalan di berbagai wilayah Kabupaten Gresik. Sejumlah ruas di wilayah selatan, terutama Benjeng, Balongpanggang, dan Kedamean, menjadi prioritas awal karena mengalami kerusakan akibat banjir.
Komitmen anggaran tersebut dibahas dalam agenda Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) bersama organisasi perangkat daerah terkait.
Jalan Rusak di Selatan Jadi Perhatian
Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulis Irbansyah mengatakan kondisi jalan di wilayah selatan membutuhkan penanganan segera.
Kerusakan yang terjadi setelah banjir membuat sejumlah ruas belum berada dalam kondisi mantap dan mengganggu mobilitas masyarakat.
“Kalau memang hari ini fokusnya di selatan, itu karena di sana banyak jalan yang rusak akibat banjir. Kondisinya belum mantap, dan itu yang harus kita kejar,” kata Sulis.
Menurutnya, penanganan jalan tidak bisa ditunda karena infrastruktur tersebut menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak terhadap distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.
DPRD Minta Anggaran Tepat Sasaran
Meski wilayah selatan menjadi prioritas sementara, Komisi III DPRD Gresik meminta pembangunan jalan tetap dilakukan secara merata.
Sulis menegaskan Kabupaten Gresik memiliki wilayah yang luas dengan kebutuhan infrastruktur berbeda-beda.
Karena itu, penentuan titik pembangunan harus berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan wilayah tertentu.
“Kami sebagai wakil rakyat di Kabupaten Gresik, tentu tidak hanya wilayah selatan saja. Pemerataan tetap harus menjadi perhatian, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah,” ujarnya.
Targetkan 24 hingga 30 Lokasi
Dengan anggaran sekitar Rp77 miliar, pemerintah daerah menargetkan penanganan Jalan Poros Desa di 24 hingga 30 lokasi.
Program tersebut diharapkan dapat memperbaiki akses antarwilayah sekaligus meningkatkan konektivitas desa.
Jalan poros desa memiliki peran penting bagi masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga pelayanan publik.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah memastikan anggaran digunakan secara efektif dan memberikan dampak langsung bagi warga.
Pemerataan Tetap Jadi Catatan
Sulis menilai skala prioritas memang penting, terutama untuk menangani ruas jalan yang mengalami kerusakan berat.
Namun, pembangunan tidak boleh membuat wilayah lain tertinggal.
Menurutnya, besarnya anggaran yang disiapkan harus menghasilkan manfaat yang merata bagi masyarakat Kabupaten Gresik.
“Besarnya anggaran perlu diikuti dengan penetapan lokasi yang tepat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara optimal dan merata,” tegasnya.
Komisi III DPRD Gresik mendukung percepatan pembangunan Jalan Poros Desa sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas infrastruktur daerah.
Pemerintah diharapkan segera menentukan titik-titik prioritas agar program perbaikan jalan dapat direalisasikan dan dirasakan masyarakat.
“Prioritas dapat disesuaikan dengan tingkat kerusakan, tetapi pemerataan pembangunan jalan tetap harus menjadi perhatian utama,” pungkas Sulis.