JOMBANG, iKabar.id – Ekonom Djoni Sudjatmoko menilai penanganan judi online tidak cukup hanya dengan menghukum masyarakat yang menjadi pemain. Menurutnya, pemerintah juga harus mengevaluasi platform atau aplikasi yang menjadi sarana praktik perjudian digital agar persoalan tidak terus berulang.
Djoni menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi dan bedah buku Ekonomi Pancasila yang digelar TIMES Indonesia di Posko TIMES Indonesia, Arena Muktamar NU ke-35, Perumahan Bahrul Ulum Menara Asri, Tambakberas, Jombang.
Penanganan Judi Online Harus Menyasar Sistem
Dalam forum tersebut, Djoni menyoroti kasus seorang warga Surabaya bernama Yudi Surya yang terseret perkara judi online. Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, Yudi bermain judi slot melalui aplikasi Higgs Games Island (HGI) sebelum akhirnya ditangkap dan divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
Menurut Djoni, kasus itu menunjukkan persoalan yang lebih besar daripada sekadar perilaku pemain. Ia menilai penegakan hukum terhadap pelaku memang penting, tetapi pemerintah juga harus mengusut sistem yang memungkinkan aplikasi judi online beredar.
“Jangan masyarakat yang dikorbankan. Kalau aplikasinya bisa beredar, siapa yang bertanggung jawab terhadap aplikasi-aplikasi judol ini?” kata Djoni.
Ia mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap platform permainan digital yang kemudian dimanfaatkan sebagai sarana perjudian. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi aspek perizinan, pengawasan, hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan aplikasi tersebut.
Ekonomi Pancasila Dinilai Harus Melindungi Masyarakat
Djoni mengaitkan persoalan judi online dengan konsep Ekonomi Pancasila. Ia menjelaskan bahwa Ekonomi Pancasila tidak hanya berbicara mengenai aktivitas ekonomi, tetapi juga mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, ia menilai kepemimpinan yang berlandaskan etika menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip tersebut. Seorang pemimpin, menurutnya, harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kepemimpinan etik itu intinya para pemimpin harus mementingkan kepentingan yang lebih luas, kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya,” tegasnya.
Djoni menambahkan prinsip kepemimpinan etik tidak hanya berlaku bagi pemerintah. Nilai tersebut juga harus dijalankan oleh lembaga legislatif, yudikatif, media, organisasi masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Minta Evaluasi Aturan dan Pengawasan
Menurut Djoni, pemerintah perlu mengoreksi aturan atau mekanisme pengawasan apabila masih ada celah yang membuat praktik judi online mudah diakses masyarakat. Ia menilai evaluasi sistem harus berjalan bersamaan dengan penegakan hukum.
“Kalau ada sesuatu yang belum diatur atau sudah diatur tetapi aturannya tidak benar, itu harus kita bedah bersama dan dicarikan solusinya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pembahasan persoalan judi online tidak boleh berhenti pada penyampaian usulan. Masukan dari masyarakat, kata dia, perlu diperjuangkan agar dapat dibahas bersama pemerintah dan wakil rakyat hingga menghasilkan kebijakan yang efektif.
Soroti Dampak Kebijakan bagi Masyarakat Rentan
Dalam diskusi tersebut, Djoni juga menyoroti kebijakan yang berpotensi membatalkan bantuan sosial bagi masyarakat yang datanya pernah bersinggungan dengan kasus judi online. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menambah beban kelompok masyarakat yang sudah menjadi korban.
Menurutnya, penanganan judi online membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah perlu menghimpun persoalan di masyarakat secara berkala, menganalisis akar masalah, lalu menyusun solusi bersama berbagai pihak.
“Jangan panas-panas tahi ayam. Permasalahan di masyarakat harus digali, dibuat hipotesis, kemudian dibahas sampai ditarik solusinya,” katanya.
Forum Ekonomi Pancasila Didorong Jadi Ruang Kontrol Sosial
Djoni berharap forum Ekonomi Pancasila dapat berkembang menjadi ruang kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Ia menegaskan tujuan forum tersebut bukan mencari kesalahan pemerintah, melainkan membantu memastikan kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Ini bukan untuk mencari kesalahan pemerintah. Kita masyarakat di bawah membantu memberikan kontrol kepada pemerintah dan kabinetnya,” ujarnya.
Ia menilai persoalan judi online menjadi contoh bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan evaluasi terhadap sistem yang memungkinkan praktik perjudian digital terus berkembang. Menurutnya, perlindungan masyarakat belum tercapai apabila hanya pemain yang menerima konsekuensi hukum, sementara sistem dan platform yang memfasilitasi perjudian tidak ikut dibenahi.
“Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban malah dihukum, sementara sistem yang membuat mereka bisa menjadi korban tidak diperbaiki atau dievaluasi,” pungkasnya.
Kalau ini akan tayang di IKABAR, saya juga bisa membuat versi yang lebih ramah Google Discover dengan judul yang lebih kuat dan lead yang lebih menarik tanpa mengubah fakta berita.