SURABAYA, ikabar.id – Polda Jawa Timur menyiapkan perlindungan bagi 19 orang yang diduga menjadi korban eksploitasi di sebuah restoran kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Para korban tersebut termasuk satu orang anak.
Langkah perlindungan dilakukan melalui koordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Timur. Fasilitas yang disiapkan meliputi rumah aman dan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan korban.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menyampaikan hal itu dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026). Kegiatan berlangsung di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Surabaya.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menetapkan FD (57), warga negara asing, sebagai tersangka. FD diketahui merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang KITAS investor.
Penyidik Temukan Dugaan Eksploitasi Pekerja
Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, dugaan eksploitasi berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026.
Menurut hasil penyidikan sementara, tersangka merekrut pekerja melalui media sosial. Para pekerja kemudian terikat perjanjian kerja.
Penyidik menemukan dugaan ketidakseimbangan antara beban kerja dan upah. Padahal, restoran tersebut disebut belum beroperasi.
Para pekerja menerima upah sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Mereka juga diduga menghadapi ancaman denda jika mengundurkan diri sebelum tiga bulan.
Besaran denda yang disebutkan berkisar Rp5 juta hingga Rp15 juta. Informasi tersebut diperoleh penyidik dari keterangan para korban dan alat bukti.
“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja,” jelas Ganis.
Dugaan Kekerasan Seksual Turut Didalami
Selain dugaan eksploitasi pekerja, penyidik mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki.
Polda Jatim menyatakan proses pendalaman tetap memperhatikan identitas dan privasi korban. Kondisi psikologis mereka juga menjadi perhatian penyidik.
Dalam perkara ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, dan dokumen kontrak kerja.
Penyidik menjerat tersangka dengan ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan yang disebutkan ialah Pasal 455 KUHP.
Status Keimigrasian Tersangka Dikoordinasikan
Polda Jatim juga berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda. Koordinasi tersebut berkaitan dengan status keimigrasian tersangka.
Adapun langkah administratif keimigrasian selanjutnya menjadi kewenangan instansi terkait. Prosesnya tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jules Abraham Abast menegaskan, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada proses hukum. Kepolisian juga memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan.
Polda Jatim turut mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan. Masyarakat diminta memeriksa kejelasan pemberi kerja, perjanjian, dan kondisi pekerjaan sebelum menyetujuinya.
Kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran gaji besar. Kewaspadaan diperlukan, terutama terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang berisiko.