SURABAYA, Ikabar.id – Persoalan tata kelola industri tembakau di Jawa Timur kembali menjadi perhatian. Ketua Umum PMII Jawa Timur Mohammad Ivan Akiedozawa menilai kebijakan terhadap tembakau perlu melihat kondisi masyarakat di tingkat petani, bukan semata dari sisi penerimaan negara.
Pandangan tersebut disampaikan Ivan melalui artikel opini berjudul “Kala Negara Hadir sebagai Juru Tagih, Absen sebagai Pelindung”. Ia menyoroti posisi petani tembakau di Madura yang disebut menghadapi persoalan harga, biaya produksi dan cuaca ekstrem.
Tembakau Bukan Sekadar Komoditas Fiskal
Dalam opininya, Ivan menggambarkan adanya perbedaan cara pandang antara pemerintah dan masyarakat terhadap tembakau.
Dari perspektif penerimaan negara, tembakau berkaitan erat dengan cukai dan pendapatan fiskal. Sementara bagi masyarakat pedesaan, tanaman tersebut menjadi salah satu sumber penghidupan keluarga.
Menurut Ivan, perbedaan perspektif itu perlu diperhatikan ketika pemerintah menyusun maupun menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan industri tembakau.
Petani Dihadapkan pada Berbagai Tekanan
Ivan menyoroti kondisi petani tembakau di Madura yang menurutnya menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari harga hasil panen, mahalnya pupuk hingga cuaca ekstrem.
Ia menilai petani membutuhkan perlindungan dan kebijakan yang mampu memberikan kepastian ketika menghadapi tekanan pasar maupun kondisi produksi.
Persoalan tersebut, menurutnya, tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan penegakan aturan semata.
Penegakan Hukum dan Persoalan Ekonomi
Dalam tulisannya, Ivan juga mengkritik respons pemerintah terhadap aktivitas industri tembakau yang disebutnya tidak memenuhi ketentuan cukai.
Ia menilai penindakan terhadap aktivitas yang dianggap melanggar aturan berlangsung lebih cepat dibandingkan respons terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi petani.
Namun, pandangan mengenai adanya standar ganda tersebut merupakan argumentasi Ivan dalam opini dan bukan kesimpulan independen mengenai seluruh kebijakan pemerintah.
PMII Jatim Soroti Tata Niaga
Ivan berpendapat persoalan industri tembakau perlu dilihat dari struktur tata niaga secara lebih luas.
Menurutnya, masyarakat tidak selalu memilih untuk berada di luar aturan secara sengaja. Ia mengaitkan sebagian persoalan tersebut dengan tekanan ekonomi dan terbatasnya pilihan penghidupan.
Karena itu, ia mendorong agar kebijakan penegakan hukum berjalan beriringan dengan upaya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada tembakau.
Negara Diminta Hadir Melindungi
Di bagian akhir opininya, Ivan meminta pemerintah tidak hanya hadir ketika berkaitan dengan penerimaan negara.
Ia menyerukan agar perlindungan terhadap petani dan masyarakat yang bergantung pada sektor tembakau juga menjadi bagian dari kebijakan.
Bagi PMII Jawa Timur, penyelesaian persoalan tembakau dinilai membutuhkan perubahan cara pandang, dari sekadar persoalan penerimaan dan pelanggaran aturan menjadi persoalan ekonomi masyarakat serta tata niaga.