BANDUNG, ikabar.id – Praktik percaloan tenaga kerja menjadi perhatian serius Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Ia memerintahkan jajaran Polri menindak tegas pihak yang meminta pungutan untuk meloloskan pencari kerja.
Penegasan tersebut disampaikan saat peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Kegiatan berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).
Kapolri menegaskan, setiap warga berhak memperoleh kesempatan kerja secara adil. Proses rekrutmen juga harus berlangsung transparan dan bebas dari praktik ilegal.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Suyudi.
Kapolri Minta Masyarakat Laporkan Calo Kerja
Kapolri meminta masyarakat melaporkan setiap dugaan percaloan tenaga kerja. Laporan juga dapat mencakup pungutan liar oleh oknum perusahaan maupun pihak luar.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui Call Center Polri 110. Pelaporan juga bisa dilakukan melalui Bhabinkamtibmas, Kapolsek, atau petugas pengamanan internal perusahaan.
Selain itu, Kapolri menginstruksikan Kabareskrim dan seluruh Kapolda mengambil langkah tegas. Instruksi tersebut ditujukan untuk memberantas praktik percaloan yang merugikan pencari kerja.
Kapolri menilai praktik tersebut dapat menghambat akses masyarakat terhadap pekerjaan. Karena itu, setiap kesempatan kerja harus terbuka tanpa pungutan ilegal maupun intimidasi.
POLIRAN Perluas Akses Kerja melalui Bursa Kerja
Di sisi lain, POLIRAN hadir untuk membantu masyarakat memperoleh pekerjaan. Program ini dijalankan melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri.
Peluncurannya ditandai dengan kegiatan bursa kerja atau job fair. Kegiatan tersebut mempertemukan ribuan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri.
Kapolri menjelaskan, pengangguran tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi. Kondisi tersebut juga dapat memunculkan persoalan sosial yang berdampak pada keamanan masyarakat.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.
Menurutnya, POLIRAN mengedepankan pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat. Polri berupaya membantu warga mendapatkan akses pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.
Program tersebut sebelumnya dikembangkan Suyudi saat menjabat Kapolda Banten. Kini, POLIRAN diperluas menjadi gerakan nasional melalui kolaborasi berbagai pihak.
Polri Berperan sebagai Penghubung Dunia Usaha
Kapolri menegaskan, POLIRAN tidak mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah. Polri juga tidak menggantikan peran perusahaan dalam proses perekrutan.
Sebaliknya, Polri bertindak sebagai fasilitator. Kepolisian mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Kolaborasi itu mencakup penyediaan informasi lowongan kerja dan pelatihan keterampilan. Program ini juga mendorong peningkatan kompetensi serta fasilitasi penempatan tenaga kerja.
Melalui pendekatan tersebut, Polri ingin membantu mengatasi persoalan sosial dari sisi pencegahan. Upaya menjaga kamtibmas tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum.
Sejumlah Menteri Hadiri Peluncuran POLIRAN
Peluncuran POLIRAN di Bandung dihadiri sejumlah pejabat pemerintah. Mereka antara lain Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Hadir pula Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung juga menghadiri kegiatan tersebut.
Selain itu, hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Ia mewakili Menteri Dalam Negeri dalam kegiatan tersebut.
Sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga lain turut hadir. Di antaranya perwakilan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Syamsi Hari.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan juga hadir mewakili gubernur. Jajaran pejabat utama Polri, Forkopimda Jawa Barat, dunia usaha, asosiasi industri, dan organisasi profesi pengamanan turut mengikuti kegiatan.
Melalui POLIRAN, Polri berharap akses kerja semakin terbuka. Program ini juga diharapkan mendorong rekrutmen yang transparan dan melindungi masyarakat dari praktik percaloan.