SURABAYA, ikabar.id – Dewan Pengurus Wilayah Komite Jurnalis Nusantara Independent (DPW KJNI) Jawa Timur menggelar audiensi dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Putut Darmawan, S.E., M.M., di Surabaya, Selasa (13/10/2026). Pertemuan ini membahas penguatan komunikasi antara pemerintah dan insan pers untuk mendukung keterbukaan informasi serta penyampaian berita yang akurat dan bertanggung jawab.
Audiensi yang berlangsung pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin Ketua DPW KJNI Jatim, M.A. Kaligis, A.Md., S.H. Pertemuan menjadi ruang silaturahmi sekaligus dialog mengenai pentingnya kemitraan profesional antara badan publik dan media massa.
Pemerintah dan Pers Perlu Bangun Komunikasi Terbuka
Kepala Bidang IKP, Putut Darmawan, menekankan bahwa keterbukaan komunikasi menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, hubungan yang profesional dengan insan pers diperlukan agar informasi publik dapat disampaikan secara jelas, akurat, dan bermanfaat.
“Komunikasi yang terbuka dan profesional merupakan bagian penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Kami berharap hubungan baik dengan insan pers dapat terus terjalin sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat tersampaikan secara jelas, akurat, dan bermanfaat,” ujar Putut.
Betoyoguci Perkuat Linmas, Akses Jalan Tikus Ditutup untuk Cegah Kerawanan Senin, 05 Okt 2026 09:46 WIB
Di tengah perkembangan informasi digital, masyarakat membutuhkan pemberitaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum dan etika jurnalistik.
KJNI Tekankan Independensi dan Fungsi Kontrol Sosial
Ketua DPW KJNI Jatim, M.A. Kaligis, menyampaikan bahwa audiensi tersebut bertujuan membangun komunikasi kelembagaan yang positif tanpa mengabaikan kewenangan dan fungsi masing-masing pihak.
Ia menilai pers memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Kemitraan antara pemerintah dan media, menurutnya, perlu dibangun secara sehat dengan tetap menjaga independensi jurnalistik. Hubungan yang baik tidak boleh menghilangkan ruang kritik maupun tanggung jawab pers dalam menyampaikan fakta kepada publik.
Keterbukaan Informasi untuk Membangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi dari badan publik menjadi salah satu fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sementara itu, media memiliki tanggung jawab menyajikan informasi berdasarkan fakta, mematuhi etika jurnalistik, dan membantu meningkatkan literasi media.
Melalui audiensi tersebut, DPW KJNI Jatim dan Bidang IKP berharap komunikasi antara pemerintah dan insan pers dapat terus terpelihara melalui dialog yang terbuka, kritis, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan kelembagaan, tetapi dapat mendukung penyampaian informasi publik yang transparan dan pemberitaan yang bertanggung jawab.