GRESIK, ikabar.id – Penguatan ekonomi umat menjadi salah satu agenda yang ingin dipelajari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, saat melakukan kunjungan ke MUI Kabupaten Gresik, Sabtu (31/10/2026).
Rombongan yang dipimpin Ketua Umum MUI HSS TGH Muhammad Zailani tersebut diterima Ketua Umum MUI Gresik KH Ainur Rofiq Thoyyib bersama jajaran pengurus di Kantor MUI Kabupaten Gresik.
Selain mempelajari strategi dakwah, kunjungan itu juga menjadi kesempatan bagi MUI HSS untuk menggali pengalaman MUI Gresik dalam membangun unit usaha, memperkuat jaringan pelayanan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat.
Kemandirian Usaha Jadi Pekerjaan Rumah
TGH Muhammad Zailani mengatakan, selama ini program MUI HSS lebih banyak berfokus pada pelayanan umat, terutama pengelolaan masjid dan musala.
Dengan dukungan dana pemerintah, pihaknya rutin menyalurkan bantuan untuk masjid, musala, termasuk takmir. MUI HSS juga memberikan beasiswa kepada santri yang melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah.
Meski demikian, pengembangan kemandirian usaha masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat.
“Meski demikian, kemandirian usaha masih menjadi pekerjaan rumah. Pengalaman MUI Gresik dalam mengembangkan unit usaha dan pemberdayaan ekonomi umat menjadi hal yang ingin kami pelajari,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sebagian pengurus MUI HSS masih berusia muda sehingga membutuhkan banyak referensi dalam mengembangkan organisasi.
Sebelum berangkat, menurut Zailani, Bupati HSS menyampaikan bahwa MUI Gresik merupakan MUI bintang lima.
Kopsyah dan Program Pemberdayaan Umat
Wakil Ketua Umum MUI Gresik Prof Abdul Chalik menjelaskan, pengembangan organisasi dan program pelayanan umat dilakukan melalui pendekatan Asset-Based Driven Governance (ABDG).
Model tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan kekuatan, potensi, serta sumber daya yang dimiliki organisasi untuk membangun program secara berkelanjutan.
Sejak 2015, MUI Gresik memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi itu diwujudkan melalui pembinaan rohani, pendampingan psikologis, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi umat.
Salah satu program ekonomi yang dijalankan adalah Koperasi Syariah (Kopsyah) MUI yang dikembangkan sejak 2016.
Selain itu, MUI Gresik menjalankan berbagai program pelayanan sosial dan keagamaan, di antaranya bimbingan rohani bagi warga binaan melalui Pesantren At-Taubah di Rutan Gresik, serta pendampingan rohani bagi pasien di RSUD Ibnu Sina dan RS Semen Gresik.
MUI Gresik juga memberikan layanan konseling pencegahan perkawinan anak di Pengadilan Agama Gresik.
Perluas Jaringan dan Layanan Umat
Menurut Prof Abdul Chalik, program MUI Gresik didukung kemitraan dengan sejumlah lembaga, antara lain Pemkab Gresik, Pengadilan Agama Gresik, RSUD Ibnu Sina, Semen Indonesia, RS Semen Gresik, RS Petrokimia Gresik, dan Rutan Gresik.
Pengembangan pelayanan diarahkan menuju visi 2029 sebagai organisasi terdepan dalam pelayanan umat dengan sistem one day service, one stop service, dan excellent service.
Layanan dakwah dikembangkan secara langsung maupun daring. Untuk layanan daring, MUI Gresik menyediakan konsultasi keagamaan, sertifikasi halal, pengaduan perundungan, pembatasan ibadah di perusahaan, serta pengaduan kekerasan dalam rumah tangga.
Jaringan pelayanan tersebut diperkuat 18 MUI kecamatan, 1.068 Kader Penggerak MUI Desa (KP-MUI), dan 90 Kader Keluarga Bahagia (KKB) MUI se-Kabupaten Gresik.
Saling Belajar untuk Memperkuat Organisasi
Ketua Umum MUI Gresik KH Ainur Rofiq Thoyyib menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa hubungan antarlembaga harus dibangun melalui keterbukaan untuk berbagi pengalaman dan saling belajar.
Kiai Rofiq menyampaikan bahwa MUI Gresik pernah memperoleh penghargaan sebagai organisasi terbaik se-Jawa Timur pada 2022 dan 2025. Penghargaan itu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada umat.
Ia juga menyebut MUI Gresik menerima kunjungan dari berbagai daerah, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, hingga Nusa Tenggara Barat.
Menurutnya, pertukaran pengalaman menjadi bagian penting dalam memperkuat peran organisasi keagamaan di tengah masyarakat.