JAKARTA, ikabar.id – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut mengawasi sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota berinisial EHS. Pengawasan eksternal tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi pemeriksaan dugaan pelanggaran etik di lingkungan kepolisian.
Sidang berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan dimulai pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Biro Wassidik lantai 2.
EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, dan dugaan akses ilegal. Perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan kewenangan di Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dugaan Pelanggaran Berkaitan dengan Penggunaan Wewenang
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, sidang tersebut merupakan bagian dari penegakan kode etik profesi.
Dugaan pelanggaran berkaitan dengan pelaksanaan tugas EHS. Pemeriksaan mencakup masa jabatannya sebagai Kabagmon maupun saat menjadi Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri.
Sidang dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi. Wakil Ketua Komisi dijabat Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan.
Tiga anggota lainnya adalah Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, dan Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi.
Kompolnas Hadir sebagai Pengawas Eksternal
Dalam persidangan, dua pendamping hukum dari Divisi Hukum Polri hadir sebagai pembela. Sementara itu, dua personel Divisi Propam Polri bertugas sebagai penuntut.
Kompolnas juga dilibatkan untuk memantau jalannya persidangan. Kehadiran unsur pengawasan eksternal menjadi perhatian dalam proses penegakan etik tersebut.
Trunoyudo menegaskan bahwa Polri menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Menurutnya, pangkat dan jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan berbeda.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.
Ia juga menyatakan tidak ada perlakuan istimewa dalam pemeriksaan anggota. Seluruh proses harus mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
Hasil Sidang Belum Diumumkan
Hingga keterangan disampaikan, persidangan terhadap EHS masih berlangsung. Polri belum mengumumkan hasil pemeriksaan maupun putusan komisi.
Trunoyudo memastikan perkembangan resmi akan disampaikan setelah seluruh rangkaian sidang selesai.
“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.
Proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri. Hasil sidang nantinya akan menjadi dasar untuk mengetahui apakah dugaan pelanggaran etik terbukti dan sanksi apa yang dijatuhkan.
Selama belum ada putusan, dugaan pelanggaran terhadap EHS tetap harus ditempatkan sebagai materi pemeriksaan. Prinsip objektivitas dan hak anggota untuk menjalani proses secara adil perlu dijaga.



