SURABAYA, Ikabar.id – Rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) menjadi perhatian kalangan akademisi. Gagasan tersebut dinilai perlu dikaji secara matang agar keberadaannya benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjawab kebutuhan pendidikan nasional.
Pandangan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Universitas Republik Indonesia & Kepemimpinan Nasional: Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” yang digelar Ranggah Rajasa Indonesia (RRI) di HANAKA Social Space, Jalan Flores, Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiyawan, mengatakan pembentukan perguruan tinggi baru semestinya diawali dengan kajian kebutuhan. Pemerintah perlu memastikan apakah URI memang dibutuhkan dan persoalan apa yang hendak diselesaikan melalui institusi tersebut.
Jangan Sekadar Menambah Jumlah Perguruan Tinggi
Radius menilai tantangan pendidikan tinggi Indonesia saat ini bukan hanya persoalan jumlah kampus. Salah satu masalah yang masih membutuhkan perhatian serius adalah kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Karena itu, menurut dia, keberadaan URI harus mempunyai orientasi yang jelas. Pemerintah perlu menjelaskan mekanisme penerimaan mahasiswa, posisi URI dalam sistem pendidikan tinggi nasional serta hubungan kelembagaannya dengan negara.
Kajian tersebut penting agar URI tidak berhenti sebagai gagasan besar, tetapi mempunyai target dan ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kebebasan Akademik Harus Tetap Terjamin
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah desain kelembagaan URI. Radius mempertanyakan konsep URI apabila nantinya terlalu dekat dengan struktur birokrasi pemerintahan.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tradisi otonomi dan kebebasan akademik. Kampus juga harus memberikan ruang kepada sivitas akademika untuk melakukan kajian sekaligus menyampaikan kritik secara independen.
Radius menegaskan bahwa pandangan tersebut bukan berarti menolak gagasan URI. Ia justru meminta pemerintah membuka konsep dan desain URI kepada publik agar dapat diuji secara akademik maupun demokratis.
Akses Mahasiswa Jangan Menjadi Eksklusif
Persoalan akses pendidikan juga menjadi sorotan. Jika URI dirancang untuk mencetak calon pemimpin nasional, kesempatan untuk masuk ke institusi tersebut dinilai harus terbuka dan inklusif.
Radius mengingatkan bahwa akses yang terlalu terbatas berpotensi menciptakan kelompok elite baru dalam dunia pendidikan.
Karena itu, mekanisme seleksi mahasiswa menjadi salah satu bagian penting yang perlu dijelaskan sejak awal.
Gagasan Besar Pemerintah Perlu Diuji
Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) Jawa Timur Muhammad Lutfil Hakim meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan keberadaan URI.
Menurutnya, gagasan pemerintah harus dikritisi secara proporsional. Masyarakat tidak perlu membela sebuah gagasan secara berlebihan, tetapi juga tidak seharusnya langsung menolaknya tanpa melihat konsep dan hasil yang akan diberikan.
Lutfil menilai URI berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kepemimpinan nasional. Namun, manfaat tersebut harus dibuktikan melalui implementasi yang tepat.
Ia juga mempertanyakan kontribusi lulusan URI ketika nantinya masuk ke birokrasi maupun badan usaha milik negara yang masih menghadapi persoalan sistemik.
Alternatif URI sebagai Pusat Kajian
Lutfil bahkan membuka kemungkinan agar URI tidak harus langsung ditempatkan sebagai institusi yang berada dalam struktur birokrasi.
Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah membangun lembaga dengan karakter think tank. Institusi semacam itu dapat difokuskan untuk menghasilkan kajian, gagasan serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan masyarakat.
Konsep tersebut dinilai dapat menjadi pilihan apabila tujuan utama URI adalah menyiapkan sumber daya manusia dengan kemampuan analisis dan kepemimpinan.
PGRI Minta Prospek Kerja Lulusan Dipikirkan
Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo juga menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum URI direalisasikan.
Menurutnya, berbagai aspek perlu dipersiapkan, mulai dari kualitas dosen, lokasi kampus, sistem pembelajaran hingga prospek pekerjaan bagi lulusan.
Ia menilai keberhasilan URI nantinya tidak cukup hanya diukur dari berdirinya sebuah kampus. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kualitas lulusan dan seberapa besar mereka dapat memberikan kontribusi setelah menyelesaikan pendidikan.
Diskusi Libatkan Akademisi dan Mahasiswa
Diskusi publik tersebut diikuti sekitar 75 peserta, termasuk mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Forum juga menghadirkan sejumlah tokoh dari berbagai bidang, di antaranya Asisten Deputi Kepesertaan Usaha Kecil dan Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari, perwakilan Kadin Jawa Timur Tri Prakoso serta Bendahara PWI Jawa Timur Andy Setiawan.
Ketua RRI Eko Ridwan mengatakan forum tersebut digelar sebagai ruang untuk membahas isu strategis nasional, khususnya pendidikan, kebudayaan, kesenjangan sosial dan arah kepemimpinan nasional.
Menurut Eko, keberadaan URI perlu dibahas secara terbuka untuk melihat apakah institusi tersebut nantinya menjadi pesaing atau justru melengkapi perguruan tinggi negeri dan swasta yang sudah ada.
Dengan berbagai masukan tersebut, wacana Universitas Republik Indonesia masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Kejelasan tujuan, desain kelembagaan, akses pendidikan, kebebasan akademik serta manfaat nyata bagi masyarakat menjadi sejumlah hal yang dinilai perlu dibuktikan sebelum gagasan tersebut diwujudkan.