GRESIK, iKabar.id – Pemerintah Kabupaten Gresik bersama DPRD Gresik menyepakati perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan perubahan APBD Gresik 2026. Dalam pembahasan, kondisi fiskal daerah menjadi perhatian utama karena proyeksi pendapatan turun. Pada saat yang sama, kebutuhan belanja daerah meningkat.
Pendapatan Daerah Gresik Mengalami Penurunan
Perubahan proyeksi pendapatan membuat Pemkab Gresik perlu menyesuaikan struktur anggaran.
Pemerintah bersama DPRD harus menjaga agar program pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.
Kondisi tersebut juga mendorong pemerintah untuk menata kembali skala prioritas. Anggaran perlu mengarah pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Belanja Daerah Justru Mengalami Kenaikan
Di tengah penurunan pendapatan, kebutuhan belanja daerah justru meningkat.
Belanja tersebut berkaitan dengan pelayanan publik dan program pembangunan yang sudah masuk dalam rencana pemerintah daerah.
Pemkab Gresik perlu menghitung setiap tambahan belanja dengan cermat. Langkah ini penting agar kenaikan belanja tidak mengganggu kemampuan keuangan daerah.
Pemkab dan DPRD Sepakati KUPA-PPAS
Kesepakatan KUPA-PPAS menjadi tahapan penting sebelum perubahan APBD 2026 ditetapkan.
Setelah kesepakatan tercapai, Pemkab Gresik akan melanjutkan penyusunan perubahan APBD. Penyusunan itu mengacu pada angka dan program yang sudah disepakati bersama DPRD.
Pembahasan anggaran juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi program. Pemerintah dapat mengurangi prioritas pada kegiatan yang belum mendesak.
Ruang Fiskal Gresik Menghadapi Tantangan
Penurunan pendapatan dan kenaikan belanja menjadi tantangan bagi pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Gresik perlu menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal, kebutuhan pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
Efisiensi belanja juga menjadi langkah penting. Pemerintah perlu memastikan keterbatasan pendapatan tidak mengganggu program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Perubahan APBD Tentukan Prioritas Pembangunan
Perubahan APBD tidak sekadar mengubah angka pendapatan dan belanja.
Kebijakan ini juga menentukan kembali prioritas pembangunan Gresik hingga akhir tahun anggaran 2026.
Karena itu, pemerintah perlu menempatkan anggaran pada sektor yang paling membutuhkan dukungan. DPRD juga memiliki peran dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai kesepakatan.
DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran
Perubahan struktur anggaran membuat fungsi pengawasan DPRD semakin penting.
DPRD perlu memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
Pengawasan juga perlu melihat program yang mendapat tambahan anggaran dan sektor yang mengalami penyesuaian.
Masyarakat juga berhak mengetahui arah penggunaan anggaran daerah. Transparansi menjadi bagian penting dalam pengelolaan keuangan publik.
Perubahan APBD Jadi Ujian bagi Pemkab Gresik
Kesepakatan perubahan APBD 2026 menjadi tantangan bagi Pemkab Gresik. Pemerintah perlu menjaga kualitas pelayanan publik saat ruang fiskal menghadapi tekanan.
Setiap anggaran juga perlu memberi manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Dengan pendapatan daerah yang turun dan belanja yang meningkat, perubahan APBD Gresik 2026 menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan keuangan sekaligus mempertahankan program pembangunan dan pelayanan publi.