GRESIK, Ikabar.id – Penguatan layanan publik menjadi perhatian DPRD Kabupaten Gresik dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendapat dukungan tambahan anggaran sekitar Rp4,5 miliar.
Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan langsung kepada masyarakat.
Damkar Perkuat Sarana Pemadaman
Wakil Ketua DPRD Gresik Wongso Negoro mengatakan pembahasan anggaran Damkar turut memperhatikan kebutuhan armada dan peralatan yang digunakan dalam penanganan kebakaran maupun penyelamatan.
Salah satu yang disepakati adalah pengadaan mobil pemadam. Selain itu, terdapat pengadaan kendaraan roda tiga jenis Tossa yang dapat digunakan untuk menjangkau lokasi yang sulit dilalui armada pemadam berukuran besar.
“Kami menyetujui pembelian mobil pemadam dan Tossa pemadam untuk lokasi yang sulit dijangkau, sesuai pagu yang telah disepakati Tim Anggaran Pemda,” kata Wongso.
Kebutuhan Anggaran Damkar Disesuaikan
Dalam pembahasan, kebutuhan Damkar sebelumnya diusulkan sekitar Rp8,99 miliar. Namun, penganggaran kemudian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dari pagu yang disepakati, sekitar Rp1,44 miliar dialokasikan untuk sarana dan prasarana pemadaman. Kemudian sekitar Rp366 juta untuk sarana penyelamatan dan Rp193 juta untuk pemenuhan Standar Kemampuan Instansi Pemadam Kebakaran (SKIK).
Kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi petugas juga menjadi perhatian dalam pembahasan.
Penambahan Pos Damkar Jadi Perhatian
DPRD Gresik juga mendorong penguatan jaringan pos Damkar untuk memperluas jangkauan pelayanan.
Kebutuhan tersebut dinilai berkaitan dengan karakter wilayah Gresik yang memiliki kawasan permukiman sekaligus kawasan industri. Dengan pos yang lebih dekat, waktu tempuh petugas menuju lokasi kejadian diharapkan dapat ditekan.
Sedikitnya delapan pos disebut menjadi kebutuhan untuk memperkuat layanan Damkar di berbagai wilayah.
DLH Dapat Anggaran Rp2,5 Miliar
Selain Damkar, DLH Gresik mendapat dukungan anggaran sekitar Rp2,5 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan unit Sky Walker. Kebutuhan peralatan itu sebelumnya diusulkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Pengadaan Sky Walker diarahkan untuk mendukung kebutuhan pekerjaan DLH yang memerlukan peralatan dengan jangkauan tertentu, termasuk dalam penanganan pohon di wilayah pelayanan.
DPRD Minta Anggaran Berorientasi Pelayanan
Wongso mengatakan pembahasan P-APBD perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dapat ditangani melalui dukungan anggaran.
Karena itu, penambahan anggaran untuk Damkar dan DLH diharapkan tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar mendukung pekerjaan di lapangan.
“Anggaran harus diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat,” demikian prinsip yang ditekankan dalam pembahasan tersebut.
Sarana Pendukung Diharapkan Perkuat Respons
Dukungan sekitar Rp4,5 miliar untuk Damkar dan DLH menjadi bagian dari pembahasan P-APBD 2026.
Bagi Damkar, dukungan tersebut berkaitan dengan kebutuhan armada, peralatan pemadaman, sarana penyelamatan dan perlindungan petugas. Sementara bagi DLH, anggaran mendukung pengadaan peralatan yang diperlukan dalam pelayanan lapangan.
DPRD Gresik berharap penguatan sarana tersebut dapat membantu kedua perangkat daerah menjalankan fungsi pelayanan secara lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat.